Jurnalis/wartawan/pewarta adalah sebuah profesi seperti halnya dokter, pilot, akuntan, apoteker, dosen, hakim, jaksa, pengacara, atau notaris. Wartawan sejak lama dikenal sebagai profesi terbuka. Tidak seperti profesi lain umumnya, pendidikan khusus tak disyaratkan di dunia ini. Artinya tidak harus lulusan sekolah jurnalistik baru bisa menjadi pewarta; dari sekolah mana pun bisa.
Ini tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Itulah kekhasan profesi ini. Memang di negara tertentu seperti Swedia ada juga ketentuan bahwa sarjana dari jurusan jurnalistik saja yang boleh menjadi jurnalis. Tapi hal seperti itu kasuistik saja.
Di Indonesia sendiri baru dalam beberapa tahun terakhir saja kebersekolahan dikaitkan dengan kewartawanan. Sekarang umumnya harus berijazah strata-1, dulu yang tak bersekolah tinggi pun tak apa. Sejumlah tokoh pers negeri ini, termasuk Mas Marco, dan pendiri kantor berita Antara, Adam Malik, bukanlah orang bersekolah tinggi. Kendati hanya bersekolah di tingkat dasar, Adam Malik kemudian menjadi menteri luar negeri sebelum menjadi wakil presiden. Sebagai jurnalis ia sangat lincah dan tangkas.
Dulu, di negeri kita banyak orang yang menjadi wartawan karena pertemanan. Artinya mereka bergabung dengan redaksi sebuah media karena diajak temannya yang bekerja di sana. Kalau tidak karena keluarganya ada di media massa itu. Sampai sekarang pun praktik seperti ini masih ada saja. Belakangan rekrutmen terbuka menjadi kelaziman. Media yang bersangkutan mengiklankan lowongan kerja yang mereka buka. Pengiklanan bisa dilakukan di media sendiri, media lain, atau keduanya. Syarat disebutkan. Sekarang, antara lain minimal S-1. Sebagai catatan, koran Bisnis Indonesia-lah yang pertama kali memberlakukan syarat ini di lingkungan media massa kita. Kala itu, pada awal 1990-an, syarat ini ini dianggap aneh dan mengada-ada oleh banyak wartawan kita.
Selanjutnya pelamar yang dianggap memenuhi syarat diseleksi. Ujiannya bertahap. Materinya, lazimnya: psikotest, menulis, wawancara, dan kesehatan. Kalau lulus ya selekasnya diterjunkan ke lapangan. Tanpa pembekalan? Ya, begitu adanya dan ini bukan sesuatu yang aneh di dunia pers Indonesia.
Memang, ada media yang melatih dulu calon wartawannya sebelum melepaskan mereka ke lapangan. Kompas misalnya, sekian lama mewajibkan calon reporternya mengikuti in-house training sekitar setahun sebelum mereka terjun ke lapangan. Majalah Tempo pun melakukan hal yang sama, tapi dengan waktu yang lebih singkat. Pun, modelnya tidak seintens Kompas; kelas-kelas berkala saja. Bisnis Indonesia dan media massa yang sudah mapan secara finansial lebih banyak mengikuti langkah Tempo.
Masalahnya adalah media established seperti itu tak banyak. Praktik yang jamak terjadi adalah calon reporter diterjunkan begitu saja ke lapangan tanpa pembekalan pengetahuan jurnalistik lebih dulu. Terjun bebas, sebutannya. Manajemen media berharap para new comer itu akan belajar dari pengalaman (learning by doing). Kalau manajemen berbaik hati paling orang-orang baru itu ditandemkan beberapa waktu ke wartawan yang sudah berpengalaman. Kalau saja kelak ada pelatihan internal susulan atau penyekolahan ke lembaga pendidikan jurnalistik macam LP3Y (Yogyakarta), Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS), ISAI-SBM, atau UI (Jakarta).
Sebagaimana profesi lain, idealnya seorang calon wartawan sudah memiliki kualifikasi tertentu sebelum diterjunkan ke lapangan. Setidaknya, ia mengetahui hakikat profesinya, aturan main yang baku (standar jurnalistik), rambu-rambu (kode etik dan regulasi pers), dan memiliki kecakapan dalam wawancara dan menulis. Hal ini perlu agar nantinya tak merugikan baik medianya sendiri, narasumber, maupun publik. Sebab, bagaimanapun karya jurnalistik yang mereka hasilkan akan dibaca atau didengar atau ditonton publik.
Scott M. Cutlip telah menegaskan bahwa salah satu syarat penting suatu hal dikatakan profesi adalah adanya kode etik yang mengatur standar etika yang menjelaskan dan menegaskan tanggung jawab dari profesi tersebut kepada masyarakat. Jadi, jika ada yang bertanya apakah jurnalis tetaplah menjadi sebuah profesi? Jawabnya ya! Namun jika ada orang yang melakukan kegiatan jurnalistik tapi melanggar kode etik jurnalistik, apakah ia tetap dapat disebut sebagai seorang jurnalis?
Jawabannya tentu tidak! karena orang tersebut telah melecehkan intregiritas dan reputasi dari profesi jurnalis. Jurnalis mengemban tugas sebagai pilar keempat demokrasi, jika ada orang yang mengaku jurnalis tapi melanggar kode etik jurnalistik berarti ia telah melecehkan sistem demokrasi di Indonesia. Tentunya orang seperti itu tak pantas disebut sebagai jurnalis.
